Jurnal Perkara SIBODIL, Doloksanggul

Menunggu Keadilan dan Kebenaran

Surat Terbuka

SURAT TERBUKA

Kepada

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yth. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia
Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Yth. Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum YLHI
Yth. Ketua Umum Peradi
Yth. Ketua Umum IKADIN
Yth. Ketua Umum HAPI
Yth. Gubernur Sumatera Utara
Yth. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara
Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Sumatera Utara di Medan
Yth. Para Pemimpin Redaksi Media Cetak dan Elektronik
Di Tempat

Perihal : Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang menginjak-injak rasa keadilan, dan Upaya Pengadilan Negeri Tarutung menggagalkan Upaya Banding.

Dengan hormat,

Kami adalah anggota masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam penanganan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt di Pengadilan Negeri Tarutung. Dalam perkara tersebut, ibu kami Nyonya Sontaria Purba, yang menjanda ditinggal mati ayah kami Barani Simamora sejak tahun 1977, sebagai pemilik sebidang tanah secara turun temurun 4 generasi digugat oleh Japanal Simamora secara mengejutkan dan sama sekali tidak berdasar pada sejarah dan bukti yang benar.

Japanal Simamora mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 6 Agustus 2007 dengan dengan sangat rapih merekayasa surat-surat keterangan, mempersiapkan saksi-saksi bayaran UNTUK MENYEROBOT TANAH KAMI MELALUI PN TARUTUNG. Dan yang lebih menyakitkan, Majelis Hakim dipersiapkan penggugat untuk bisa melakukan kehendaknya, mengarahkan tahapan proses persidangan tergiring kepada putusan pesanan, dan dipesan putusannya.

Sebagai masyarakat yang tidak pernah bersinggungan dengan pengadilan, pada awal-awal persidangan perkara ini kami tidak menyadari bahwa tengah berlangsung rekayasa-rekayasa kepada dikabulkannya gugatan dan DIKALAHKANNYA tergugat. Kami sangat terpukul karena pada akhirnya dalam putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt KAMI DINYATAKAN KALAH DI PN TARUTUNG, dugaan kuat atas rekayasa terbukti adanya.

Belum cukup tekanan buat kami DI DALAM PENYEROBOTAN TANAH ibu kami, hingga hari ini 23 April 2008 (lebih dari 3 bulan), pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang kami ajukan di PN Tarutung belum juga dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan. Sementara tanah terperkara YANG DISEROBOT kini dikelola/diolah oleh PENGGUGAT walaupun BELUM BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP karena kami masih menyatakan banding.

Dalam rangkaian persidangan dari awal sampai akhir serta putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt di Pengadilan Negeri Tarutung, kami sebagai Tergugat I (beserta 24 Tergugat lainnya) menjadi korban keusilan, ketamakan, keserakahan, kebohongan penggugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah kami secara tak berdasar, tetapi kami juga mengalami bahwa rasa keadilan telah dinjak-injak dengan sempurna oleh Majelis Hakim yang terdiri dari

Saur Sitindaon, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan

Derman P. Nababan, SH sebagai Hakim Anggota (sebelumnya sebagai Ketua Majelis Hakim sebelum diambil alih Saur Sitindaon, SH, MH), serta

Andri N. Partogi Siahaan, SH sebagai Hakim Anggota

Christo E.N. Sitorus, SH. MH pernah sebagai jadi Hakim anggota (sewaktu Derman P. Nababan, SH sebagai Hakim Ketua sebelum diambil alih Saur Sitindaon, SH.MH)

Oleh karena kelemahan dan ketidakberdayaan kami sebagai masyarakat kecil pencari keadilan dan sebelumnya belum pernah berperkara di pengadilan, sehingga tidak mengerti cara menyogok hakim, belum pernah membayar pengacara, belum pernah melayani Panitera, tidak mengerti merekayasa surat-surat bukti, tidak tahu mengarahkan saksi agar mengatakan yang kami inginkan di persidangan, maka kami KALAH. Oleh karena itu, kami atas nama orang tua kami yang menjadi Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt, mengirimkan surat pengaduan ini kepada pemerintah dan penegak hukum di negara hukum ini, dengan harapan;

1. Kami dapat memperoleh keadilan sejati.

2. Para penggugat yang NYEROBOT hak orang lain TIDAK DIKABULKAN gugatannya dan semestinya dihukum setimpal dengan perbuatannya mengganggu orang lain melalui gugatan tak berdasar.

3. Penegak hukum yang bermain-main dengan rasa keadilan masyarakat, yang BERLINDUNG DIBALIK BUSANA/JUBAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM namun menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan wewenangnya mendapat ganjaran dan sebaiknya dipecat secara tidak hormat.

Sekali pun upaya pencarian keadilan bagi kami masih terbuka untuk Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, namun kami sangat ragu bilamana proses penenegakan hukum dan upaya pencarian keadilan di lembaga-lembaga tersebut mempunyai format yang sama dengan yang kami alami di PN Tarutung. Oleh karena itu, diluar upaya Banding, Kasasi maupun PK, kami ingin mengadukan nasib kami kepada penegak hukum mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi di negara hukum Republik Indonesia ini.

Karena di tengah keraguan masyarakat atas penegakan hukum yang tidak pandang bulu, seorang Saur Sitindaon, SH, MH, sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Perdata yang kami alami, yang sekaligus merupakan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, bertindak sewenang-wenang dalam penanganan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt, serta semena-mena.

Cara-cara Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt menginjak-injak rasa keadilan kami simpulkan dalam 3 kategori

1. Kronologis Rangkaian Persidangan dan Sejumlah Kejanggalan dalam Persidangan

a. KOMPOSISI HAKIM BERUBAH DALAM UPAYA REKAYASA UNTUK MEMENUHI PESANAN PUTUSAN DARI PENGGUGAT

Pada awal Persidangan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt ini , Majelis Hakim terdiri atas Derman P. Nababan, SH Ketua Majelis Hakim, sedang A.N. Partogi Siahaan, SH dan Sitorus, SH sebagai Hakim Anggota

Namun ditengah masa persidangan, khususnya menjelang sidang setempat (sidang lapangan), posisi Hakim Ketua diambil alih Saur Sitindaon, SH.MH, sehingga Majelis Hakim terdiri atas Saur Sitindaon, SH.MH Ketua Majelis Hakim, sedang Derman P. Nababan, SH dan Andri N. Partogi Siahaan, SH sebagai Hakim Anggota, sedangkan Christo E.N. Sitorus, SH tidak jelas mengapa dicabut dari perkara ini.

Ketua Pengadilan Negeri Saur Sitindaon, SH. MH bertindak otoriter dan seakan-akan pengadilan Negeri Tarutung adalah milik pribadinya, dan tidak netral melainkan maju tak gentar membela yang bayar yang tercermin dari tindakan-tindakan Saur Sitindaon, SH.MH antara lain : melakukan perubahan komposisi Majelis Hakim secara mengejutkan dan mengambil alih Pimpinan Majelis, dan dalam persidangan Saur Sitindaon, SH.MH membentak-bentak saksi yang akan yang dianggapnya di pihak lawan (yang tidak membayar), mengancam akan memukul kepala Saksi sambil mengangkat dan mengayunkan palu sidang.

b. SIDANG LAPANGAN Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt (23 Nopember 2007)

Sidang lapangan hanya dihadiri salah satu Hakim Derman P. Nababan, SH. (yang bukan lagi sebagai Ketua Majelis, setelah sebelumnya diambil alih oleh Saur Sitindaon, SH.MH). Apakah “hakim tunggal” masih dapat dikatakan sebagai “Majelis Hakim”? Apakah hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Hakim Tunggal yang merupakan “Majelis Hakim tunggal” dapat dijamin objektivitasnya? Apakah Majelis Hakim tunggal dibenarkan menurut undang-undang?

Sidang lapangan dengan Majelis Hakim tunggalhanya mengikuti ukuran dan keterangan Penggugat, tanpa mendengar keterangan dan ukuran bidang tanah dari Tergugat. Apakah informasi, petunjuk atau keterangan apa pun dari pihak tergugat yang berjumlah 25 orang dan semuanya hadir ditempat sama sekali tidak diperlukan Majelis?

Majelis Hakim tunggal” Derman P. Nababan, SH, sama sekali tidak menanyakan apa pun kepada pihak yang langsung berbatasan dengan tanah terperkara, yang DIUNDANG TERGUGAT SECARA KHUSUS, dan hadir ditempat diantaranya Tumpak Marusaha Purba, Tauada Purba, Jasmen Pasaribu, Bilson Purba, Pukka Manosor Purba, Koster Simamora, Nikson Purba, Mananti Purba cs (Huta Doloksait). Apakah sidang lapangan dilaksanakan untuk untuk mencari fakta hukum atau setidak-tidaknya petunjuk kepada kebenaran atau sekedar formalitas normatif, sedangkan putusan sudah dipesan penggugat?

Sebelum sidang lapangan Hakim Ketua yang secara sepihak diambil alih oleh Ketua Pengadilan Saur Sitindaon, SH. MH membentak Pengacara Tergugat Sudung Sitinjak, SH dengan mengatakan Kalau tidak bersedia membayar sidang lapangan jangan gagap menjawab bersedia atau tidak. Dan diluar biaya sidang tidak boleh memberi uang alias menyogok Hakim, tetapi bila salah satu pihak memberi amplop langsung ke saku Majelis Hakim, sah-sah saja kata Saur Sitindaon, SH. MH. Apakah ini dalam koridor hukum yang berlaku dan memenuhi asas kepatutan?

Jadi apakah artinya “Sidang Lapangan” bila sedikitpun pemilik batas tanah yang hadir tidak ditanyai oleh Hakim Anggota yang hadir pada Sidang Lapangan???

c. Sidang Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt (Selasa, 18 Desember 2007)

Pada saat salah seorang saksi Tergugat, Bilson Purba (49 thn) memberikan kesaksian tentang kepemilikan pihak Tergugat atas tanah terperkara, bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa sepengetahuannya sejak kecil sudah menyaksikan bahwa Hendrik Simamora (alm) abang kandung Barani Simamora (alm) suami dari Sontaria br. Purba (suami Tergugat I) menguasai tanah terperkara dengan bercocok tanam palawija seperti sayur-sayuran dan menanam ubi jalar dan ubi kayu, dan sewaktu kecil ia mengaku pernah dibentak Hendrik Simamora karena kerbau yang digembalakannya menginjak sebagian tanam tanaman Hendrik Simamora. Karena saksi Bilson Purba agak lamban menjawab pertanyaan-pertanyaan, ia dibentak Hakim Ketua dengan mengatakan kalau memberi keterangan yang jelas, kalau tidak akan dipukul dengan palu yang dipegang Hakim Ketua Saur Sitindaon, SH. MH (Bhs Batak: Molo mangalehon hatorangan na takkas, molo daong asa huattuk dohot tokkok on). Apakah Hakim Ketua dapat dengan semena-mena mengintimidasi saksi pihak Tergugat???

Pada saat saksi Tergugat lainnya, Manahan Simamora (48 thn) memberikan kesaksian tentang kepemilikan pihak Tergugat atas tanah terperkara, bahwa sepengetahuannya sejak kecil bahwa Hendrik Simamora (alm), Rellus Simamora (alm), Barani Simamora (alm), Boas Simamora (alm) yang menguasai/mengusahai tanah terperkara yang merupakan tanah dari ayahnya Op. Marulak Simamora (alm), yang diwariskan oleh kakeknya Op. Malam Simamora (ayah Op. Marulak Simamora). Tiba-tiba Hakim Ketua Saur Sitindaon, SH. MH mengusir saksi keluar sidang sementara waktu dengan semena-mena karena raut muka tidak menyenangkan Hakim Ketua, dan menyuruhnya untuk kembali memberikan kesaksian. Apakah Hakim Ketua bisa semena-mena mengusir saksi, dan memanggil kembali untuk memberikan kesaksian???

Pada saat Tumpan Purba (67 thn) memberikan kesaksian tentang kepemilikan pihak Tergugat atas tanah terperkara, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa sepengetahuannya sejak kecil sudah menyaksikan bahwa Hendrik Simamora (alm), Rellus Simamora (alm), Barani Simamora (alm), Boas Simamora (alm) yang menguasai tanah terperkara yang merupakan tanah dari ayahnya Op. Marulak Simamora (alm), yang diwariskan oleh kakeknya Op. Malam Simamora (ayah Op. Marulak Simamora). Akan tetapi tiba-tiba Hakim Ketua mengusir saksi keluar sidang sementara waktu dengan semena-mena karena raut muka tidak menyenangkan Hakim Ketua, dan menyuruhnya untuk kembali memberikan kesaksian. Apakah Hakim Ketua bisa semena-mena mengusir saksi, dan memanggil kembali untuk memberikan kesaksian???

2. Kejanggalan Dalam Putusan Perkara : PUTUSAN ADALAH PESANAN PENGGUGAT, DAN DIPAKSAKAN UNTUK DIKABULKAN MAJELIS HAKIM

a. PENGABAIAN MAJELIS HAKIM YANG SANGAT LUAR BIASA ATAS BUKTI-BUKTI TERGUGAT

Bukti-bukti tergugat yang terdiri dari dari SURAT PERNYATAAN SELURUH PEMILIK TANAH YANG BERBATASAN DENGAN TERPERKARA BAHWA TANAH TERPERKARA ADALAH MILIK TERGUGAT I (termasuk pengakuan implisit ayah Penggugat Sendiri dalam sebuah Surat Perdamaian sengketa batas), dan SURAT PERNYATAAN DARI PENATUA DESA SOSORGONTING YANG DISAHKAN KEPALA DESA, SURAT PERNYATAAN DARI YANG PERNAH MEMBELI KAYU PINUS DARI TANAH TERPERKARA, SURAT PERNYATAAN PERNAH MEMINJAM TANAH TERPERKARA, SURAT PENGAKUAN PENDUDUK PERKAMPUNGAN DOLOKSAIT, seluruhnya DIABAIKAN MAJELIS HAKIM untuk memenenuhi PESANAN Putusan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.

Tergugat I s/d Tergugat XXV dalam perkara perdata No. 36/PDT/G/2007/PN.TRT di Pengadilan Negeri Tarutung menyusun serta mengajukan DAFTAR BUKTI yang diberi meterai secukupnya serta sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

BUKTI- BUKTI TERGUGAT I.

1. BUKTI T.I-1 : SILSILAH TOGA SIMAMORA.

Untuk membuktikan :

Bahwa OP. MALAM adalah Keturunan Toga Simamora pada generasi ke XIII. OP. MALAM mempunyai empat orang anak yaitu (1) OP. HITMAN, (2) OP.SAIDIN, (3) OP. MARULAK , dan (4) OP. TOGU.

OP. MARULAK mempunyai empat orang anak yaitu (1) OP. JENNY (HENDRIK SIMAMORA), (2) OP. JOHANA (RELLUS SIMAMORA), (3) OP. HELENA (BARANI SIMAMORA) suami Tergugat I dan (4) OP. JOSHUA ( BOAS SIMAMORA).

BARANI SIMAMORA (suami Tergugat I) mempunyai lima orang anak yaitu (1) SAUT PARULIAN, (2) BERNARD, (3) DORMIAN (4) RATMAN, dan (5) KEPLER JATOMAN. Dengan demikian ternyata dan terbukti bahwa OP. MALAM mempunyai empat orang anak yaitu OP. HITMAN, OP. SAIDIN, OP. MARULAK dan OP. TOGU. Dan OP. MARULAK mempunyai empat orang anak yaitu HENDRIK SIMAMORA, RELLUS SIMAMORA, BARANI SIMAMORA dan BOAS SIMAMORA. Sedang BARANI SIMAMORA (Suami Tergugat I) mempunyai lima orang anak yaitu SAUT PARULIAN SIMAMORA, BERNARD SIMAMORA, DORMIAN SIMAMORA, RATMAN SIMAMORA, KEPLER JATOMAN SIMAMORA.

2. BUKTI T.I-2: SURAT PERDAMAIAN tanggal 02 -11- 1989 Yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sosorgonting.

Untuk membuktikan :

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 1989 dibuat perdamaian di hadapan Kepala Desa Sosorgonting yang pada waktu itu dijabat oleh RAJIN SIMAMORA. Perdamaian tersebut adalah antara Pomparan Ompu Marulak Simamora (Keturunan OP. MARULAK SIMAMORA) dengan TAUADA PURBA yang disaksikan oleh kedua belah pihak yang berdamai yaitu saksi dari Pihak TAUADA PURBA adalah St. ALBEN PURBA dan Guru DELMAR PURBA, dan saksi dari Pihak Keturunan OP. MARULAK SIMAMORA adalah BETHUEL SIMAMORA dan MARHADIM PURBA.

Bahwa Alm. BETHUEL SIMAMORA adalah ayah kandung dari Penggugat. Alm. BETHUEL SIMAMORA disini menyaksikan bahwa adanya batas-batas tanah yang diperdamaikan, batas-batas tanah mana adalah batas yang sudah disetujui bersama dimana di sebelah utara ada patok dan akan dibuatkan pilar oleh Pihak Keturunan OP. MARULAK sedang untuk batas sebelah selatan tidak ada permasalahan karena dulunya sudah ada tembok tertentu dan tidak lurus, sedang pohon-pohonan yang berhubungan dengan penentuan batas adalah hak masing-masing.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I selaku isteri dari Alm. BARANI SIMAMORA (Keturunan OP. MARULAK SIMAMORA) benar mempunyai tanah di Desa Sosorgonting, tanah tersebut letaknya di Sibodil Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul. Dimana Alm. BETHUEL SIMAMORA (orang tua Penggugat) adalah salah seorang saksi akan keberadaan tanah tersebut.

Secara eksplisit orang tua penggugat Bethuel Simamora telah mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah Tergugat I, tetapi Majelis Hakim mengabaikan hal ini. Mengapa Majelis Hakim tidak bisa melihat kebenaran?

3. BUKTI T.I-3 : SURAT PENYERAHAN TANAH WARISAN OP. MARULAK SIMAMORA tanggal 2 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sosorgonting.

Untuk membuktikan :

Bahwa keempat keturunan OP. MARULAK PURBA telah sepakat menyerahkan tanah warisan mereka kepada Tergugat I dengan imbalan dari Tergugat I kepada saudaranya sendiri (saudara Alm. BARANI SIMAMORA) yaitu HENDRIK SIMAMORA, RELLUS SIMAMORA, BOAS SIMAMORA menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa tanah tersebut terletak di Sibodil Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul, dengan batas-batas sebagai berikut :

· Sebelah Utara

:

Koster Simamora.

· Sebelah Selatan

:

Tauada Purba.

· Sebelah Timur

:

Maruap Purba, Marusaha Purba, Pihak Doloksait.

· Sebelah Barat

:

Betuel Simamora, Tauada Purba, St. Bismar Simamora.

Bahwa penyerahan tanah warisan tersebut disaksikan oleh OP. TONGAM PURBA, MARUAP PURBA, LUDEN PURBA, JAINAR PURBA yang diketahui oleh Kepala Desa Sosorgonting.

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I mempunyai tanah di Desa Sosorgonting tepatnya di Sibodil (perladangan Sibodil) dimana tanah tersebut berasal dari pembelian tanah warisan dengan imbalan, dari saudara-saudara Tergugat I.

Dalam putusan, Majelis Hakim mengabaikan bukti ini padahal pemilik tanah batas-batas tanah terperkara membuat surat pernyataan yang ikut sebagai bukti dalam perkara ini, serta hadir pada sidang setempat/lapangan. Apa motivasi Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

4. BUKTI T.I-4 : SURAT PERNYATAAN /PENGAKUAN tanggal 19 Maret 2006.

Untuk membuktikan :

Seluruh tokoh masyarakat Desa Sosorgonting, kampung Parbuntian, Huta Barisan Sinaga, Lumban Baringin, Pagarandari, Lumban Pinasa Kampung Doloksait, Kampung Lumban Purba, pada musyawarah mufakat bersama para Penatua Desa Sosorgonting dan sekitarnya pada tanggal 16 Maret 2006; disesuaikan dengan pengetahuan para penetua Desa Sosorgonting dan sekitarnya akan riwayat tanah tersebut menyatakan/mengakui bahwa tanah yang terletak di Desa Sosorgonting daerah (perladangan) Sibodil yang bentuk lokasi berbatasan di :

· Selatan

:

Tanah Tauada Purba, Op. Edu Purba, Jamantor Purba, Op. Tongam Purba, Op. Manatap Purba, Nikson Purba.

· Timur

:

Tanah Tauada Purba, Tumpak Marusaha Purba, Paruasan Purba.

· Utara

:

Huta Doloksait, Koster Simamora.

· Barat

:

Tanah BETHUEL SIMAMORA.

Adalah tanah milik Tergugat I (NY. SONTARIA PURBA).

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah Aquo.

Dalam Putusan, Majelis Hakim mengabaikan Sebagai Surat Pengakuan dari masayarakat dengan jumlah 23 orang menyatakan apa yang diketahuinya bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah Aquo, dan untuk itu mereka turut digugat (menjadi tergugat II s/dXXIV) dan Kepala Desa Tergugat XXV 24, yang diajukan juga sebagai bukti di dalam persidangan. Ada apa dengan Majelis Hakim yang terdiri atas Saur Sitindaon, SH, MH; Derman P. Nababan, SH dan Andri N. Partogi Siahaan, SH?

5. BUKTI T.I-5 : SURAT PERNYATAAN Tanggal 11 Oktober 2006 Yang dibuat TUMPAK PURBA.

Untuk membuktikan :

Bahwa TUMPAK PURBA yang lahir di Doloksanggul tanggal 23 Maret 1953, beralamat di Parluasan Sosorgonting selaku pemilik tanah di Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan; tanah miliknya sebelah Barat, Utara, Selatan berbatasan dengan tanah milik SONTARIA Br PURBA .

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, tanah mana sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah milik TUMPAK PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

6. BUKTI T.1-6 : SURAT PERNYATAAN tanggal 10-10-2006 yang dibuat oleh DELMAR PURBA.

Untuk membuktikan :

Bahwa DELMAR PURBA yang beralamat di Sibodil Desa Sosorgonting, yang lahir pada tanggal 25 Nopember 1953 menerangkan bahwa DELMAR PURBA yang memiliki tanah di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan dengan ukuran kurang lebih 10 X 70 Meter berbatasan di :

· Sebelah Timur

:

Tanah JAMANTOR PURBA.

· Sebelah Selatan

:

Pasar Hitam (Jalan Raya).

· Sebelah Barat

:

Tanah HERBIN PURBA.

· Sebelah Utara

:

Tanah SONTARIA PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, dimana sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik DELMAR PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

7. BUKTI T.I-7 : SURAT PERNYATAAN JASMEN PASARIBU tanggal 4-11-2006

Untuk membuktikan :

Bahwa JASMEN PASARIBU selaku pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, menyatakan tanahnya sebelah Timur berbatasan dengan tanah SONTARIA Br. PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa SONTARIA PURBA (Tergugat I) memiliki sebidang tanah di Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik JASMEN PASARIBU.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti yang sangat telak ini? Apakah putusan majelis ini pesanan AKTOR INTELEKTUAL dibalik Penggugat?

8. BUKTI T.I-8 : SURAT PERNYATAAN TAUADA PURBA tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa TAUADA PURBA selaku pemilik tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Dusun Doloksait, Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menyatakan tanahnya sebelah utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I (SONTARIA Br PURBA) memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik TAUADA PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti yang sangat telak ini? Apakah putusan majelis ini membenarkan yang salah asal membayar?

9. BUKTI T.I-9 : SURAT PERNYATAAN FERDINAND PURBA tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa FERDINAND PURBA selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 800 M2 yang terletak di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menyatakan tanahnya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik FERDINAND PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

10. BUKTI T.I-10 : SURAT PERNYATAAN PARUASAN PURBA Tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa PARUASAN PURBA selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 600 M2 yang terletak di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik PARUASAN PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

11. BUKTI T.I-11 : SURAT PERNYATAAN NIKSON PURBA tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa NIKSON PURBA selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik NIKSON PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

12. BUKTI T.I-12 : SURAT PERNYATAAN PUKKA MANOSOR PURBA (OP. EDU) tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa PUKKA MANOSOR PURBA (OP. EDU PURBA) selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), menyatakan bahwa tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian itu terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik PUKKA MANOSOR PURBA (OP. EDU PURBA).

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

13. BUKTI T.I-13 : SURAT PERNYATAAN RETINA Br SIHITE tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa RETINA Br. SIHITE (OP. MANATAP) selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul, menyatakan bahwa tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik RETINA Br SIHITE (OP. MANATAP).

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

14. BUKTI T.I-14 : SURAT PERNYATAAN BANGUN PURBA tanggal 4 Nopember 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa BANGUN PURBA selaku pemilik tanah seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Doloksait, Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menyatakan tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah SONTARIA Br PURBA.

Bahwa dengan demikian itu terbukti bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang berbatasan dengan tanah milik BANGUN PURBA.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

15. BUKTI T.I-15 : SURAT PERNYATAAN tanggal 27-12-2006 yang dibuat Tergugat I.

Untuk membuktikan :

Bahwa Tergugat I (SONTARIA br PURBA/N. ROMASTA Br. PURBA) selaku isteri dari Alm BARANI SIMAMORA menerangkan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 51.500 M2 (lima puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul, tanah tersebut diperoleh berdasarkan pembelian tanah warisan dari saudara-saudaranya (saudara Alm. BARANI SIMAMORA) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Warisan tanggal 02-09-1996.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

16. BUKTI T.I-16 : RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH Op. Helena tanggal 28-12-2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa Tokoh masyarakat Desa Sosorgonting dan anggota masyarakat yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I menerangkan tentang riwayat Tanah Tergugat I OP. HELENA (SONTARIA Br PURBA).

Bahwa tanah tersebut dulunya bersal dari penguasaan secara turun temurun yang dimulai dari OP. MALAM pindah dari Desa Sirisi-risi ke Desa Sosorgonting. OP. MALAM di Desa Sosorgonting menjadi menantu OP. UNUR PURBA. Setelah menikah dengan putri OP. UNUR PURBA kepada OP. MALAM dan isterinya diberikan perkampungan yang diberi nama LUMBAN BARINGIN. Kemudian OP. MALAM dan keturunannya diangkat oleh masyarakat Desa Sosorgonting setara dengan penduduk Desa Sosorgonting termasuk menguasai seluruh areal tanah darat maupun persawahan yang ada di Desa Sosorgonting sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahwa adapun tokoh masyarakat atau penatua adat Desa Sosorgonting yang mengangkat kesetaraan tersebut pada waktu itu adalah OP. TOGA MANAHARA, OP. BATU TOHANG, OP. MARHUJOGO dan OP. POPPANG maka OP. MALAM dan dua orang anaknya yaitu OP. MARULAK dan OP. TOGU menguasai areal perladangan Si Bodil. Kemudian OP. TOGU memindahtangankan tanah bagiannya kepada orang lain, sedang bagian OP. MARULAK diwariskan dan dikuasai secara terus-menerus oleh empat orang anaknya yaitu HENDRIK SIMAMORA (OP. JENY SIMAMORA), RELLUS SIMAMORA (OP. JOHANNA SIMAMORA), BARANI SIMAMORA (OP. HELENA SIMAMORA) dan BOAS SIMAMORA.

Bahwa tanah tersebut kemudian dbeli oleh Tergugat I dari saudara-saudaranya yaitu saudara-saudara suaminya Alm. BARANI SIMAMORA dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana disepakati pada tahun 1992 dan kemudian sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut maka pada tanggal 2 September 1996 penyerahannya dibuat Surat Penyerahan Tanah Warisan Op. Marulak Simamora yang diketahui oleh Kepala Desa Sosorgonting.

Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut diterangkan bahwa selama ini tiga orang dari anak OP. MARULAK yaitu HENDRIK SIMAMORA (OP. JENNY SIMAMORA) dan BARANI SIMAMORA (suami Tergugat I) dan BOAS SIMAMORA selalu menguasai tanah perladangan Sibodil ini dengan ditanami Kopi, Pinus, persawahan, sayur dan tanaman muda (palawija).

Bahwa di tengah perjalanan penguasaan atau kepemilikan tanah tersebut diterangkan juga bahwa pada tahun 1989 pernah terdapat perselisihan tentang perbatasan tanah tersebut antara Tergugat I, HENDRIK SIMAMORA, RELLUS SIMAMORA dengan TAUDA PURBA maka dibuatkan perdamaian untuk penentuan batas-batas tanah dimana orangtua Penggugat (BETHUEL SIMAMORA) yang menyuruh keponakannya yaitu BUNGARAN PURBA (Ama ROLAS PURBA) dan JAPARMEN PURBA (A. JUANDA PURBA) untuk membuat batas-batas tanah bersama-sama dengan SONTARIA PURBA (Tergugat I). Dimana kemudian Tergugat I menanami pohon pinus dan Antiapi yang sudah pernah dipanen sebanyak dua kali dijual kepada PANUSURAN SIHITE dan kedua kalinya kepada MELANTON SIMAMORA/Parkilang (CV Sumber Jaya).

Bahwa diterangkan pula tanah tersebut sebagian dijadikan sarana transportasi berupa jalan yang menuju Huta Doloksait dari Doloksanggul. Tanah untuk sarana jalan tersebut diminta oleh para tokoh masyarakat Desa Sosorgonting pada tahun 1965 pada waktu huta Doloksait terbentuk, permintaan tersebut adalah kepada HENDRIK SIMAMORA (OP. JENNY SIMAMORA, BARANI SIMAMORA (Op. HELENA PURBA) dan kepada BOAS SIMAMORA, penyerahan mana disaksikan oleh Kepala Desa Sosorgonting, Para Pengetua Desa Sosorgonting dan Huta Doloksait.

Bahwa tanah tersebut berbatasan di sebelah:

· Timur

:

Tanah Tauada Purba, Tumpak Marusaha Purba, Paruasan Purba.

· Barat

:

Tanah Bethuel Simamora, Koster Simamora, Jasmen Pasaribu.

· Utara

:

Huta Doloksait.

· Selatan

:

Tanah Tauada Purba, Op. Edu Purba, Jamantor Purba, Op. Tongam Purba, Op. Manatap Purba, Nikson Purba

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah ini maka permohonan untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik adalah atas tanah Tergugat I.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

17. BUKTI T.I-17 : SURAT PERNYATAAN PENGUASAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tanggal 27-12-2007.

Untuk membuktikan :

Bahwa Tergugat I menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 32.000 M2 yang terletak di :

Jalan : ke Huta Doloksait.

Desa : Sosorgonting.

Kecamatan : Doloksanggul.

Kabupaten : Humbang Hasundutan.

Status tanah : Tanah milik adat.

Batas-batas tanah :

· Sebelah utara : Tanah TUMPAK MARUSAHA PURBA.

· Sebelah Timur : Tanah TAUADA PURBA.

· Sebelah Selatan : Tanah TAUADA PURBA, NIKSON PURBA.

· Sebelah Barat : Jalan ke Huta Doloksait.

Bahwa tanah tersebut diperoleh karena pembelian dari HENDRIK SIMAMORA Dkk sejak tahun 1996 yang dikuasai secara terus menerus dari dulu sampai sekarang.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) yang diperoleh karena pembelian tanah warisan dari saudara saudara Tergugat I.

Mengapa dalam putusan perkara ini Majelis Hakim mengabaikan bukti ini?

18. BUKTI T.I-18 : SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tanggal 28-12-2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa Tergugat I menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 terletak di Jalan ke Huta Doloksait Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan di sebelah:

· Timur

:

Huta Doloksait.

· Timur

:

Jl. Ke Huta Doloksait, Huta Doloksait.

· Selatan

:

Tanah BETHUEL SIMAMORA.

· Barat

:

Tanah Koster Simamora, Jasmen Pasaribu, Bethuel Simamora.

Tanah tersebut diperoleh dari hasil pembelian tanah warisan dari saudara-saudara Tergugat I yaitu HENDRIK SIMAMORA, RELLUS SIMAMORA, BOAS SIMAMORA pada tahun 1996.

Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I mempunyai tanah di Desa Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan seluas kurang lebih 20.000 M2 dan tanah tersebut dari dulu sampai sekarang dikuasai secara terus menerus dimulai dari OP. MALAM sampai kepada Tergugat I.

19. BUKTI T.I-19 : PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Nomor 600.1-64/HTPT/02/2007 tanggal 25-02-2007 Jo. PETA BIDANG TANAH tanggal 22 -02-2007 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk membuktikan :

Bahwa Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengumumkan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah seluas 19.622 M2 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Ke Huta Doloksait Kelurahan Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tergugat I dalam mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah terhadap tanah Tergugat I dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

20. BUKTI T.I-20 : PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Nomor 600.1-65/HTPT/02/2007 tanggal 25-02-2007 Jo. PETA BIDANG TANAH tanggal 22-02-2007.

Untuk membuktikan :

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengumumkan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah seluas 31.525 M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan ke Huta Doloksait Kelurahan Sosorgonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I dalam mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah terhadap tanah Tergugat I dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

21. BUKTI T.I-21 : SURAT PERNYATAAN PANUSURAN SIHITE tanggal 9 Desember 2007

Untuk membuktikan :

Bahwa Panusuran Sihite pernah membeli kayu pinus milik Hendrik Simamora (abang kandung dari Barani Simamora atau Suami Tergugat I) dari tanah terperkara sebanyak 20 truk, dan pada saat itu Betuel Simamora (ayah Penggugat) tidak keberatan.

Dengan demikian jelas bahwa penguasaan secara terus menerus atas tanah terperkara adalah oleh keturunan dari Op. Marulak Simamora.

Bukti ini, yang juga diuraikan pada konklusi Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim. Ada apa dengan Majelis Hakim?

22. BUKTI T.I-22 : SURAT PERNYATAAN MONANG PURBA tanggal 8 Desember 2007

Untuk membuktikan :

Bahwa Monang Purba Kepala Desa Pakkat Dolok Kecematan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (saat itu merupakan bagian Kabupaten Tapanuli Utara) pernah meminjam tanah terperkara dari Sontaria Br Purba (Tergugat I) untuk digunakan sebagai tempat penumpukan Kayu Pinus selama 3 (tiga ) bulan.

Bahwa selama tanah tersebut dipinjam tidak ada keberatan dari pihak mana pun termasuk dari Bethuel Simamora (Ayah Penggugat) maupun Penggugat, dan seandainya tanah tersebut milik Penggugat, tidak mungkin Monang Purba meminjam tanah tersebut dari Sontaria Br Purba (Tergugat I).

23. BUKTI T.I-23 : SURAT PERNYATAAN PENDUDUK PERKAMPUNGAN DOLOKSAIT tanggal 8 Desember 2007

Untuk membuktikan :

Jalan yang sekarang ini ada membelah (di tengah-tengah) tanah terperkara dulunya diminta oleh Penduduk Perkampungan Doloksait pada tahun 1987 dari keturunan Op. Marulak Simamora, yang juga membuktikan penguasaan atas tanah terperkara sejak dahulu adalah oleh Keturunan Op. Marulak Simamora.

BUKTI T-II s/d T-XXV.

24. BUKTI T-II s/d T-XXV (1) : SURAT PERNYATAAN/PENGAKUAN Tanggal 19 Maret 2006.

Untuk membuktikan :

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat XXV selaku Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Desa Sosorgonting, Parbuntian, Huta Barisan Sinaga, Lumban Baringin, Pagarandari, Lumban Pinasa, Doloksait, Lumban Purba, menyatakan dalam musyawarah/mufakat bersama dan disesuaikan dengan riwayat tanah yang diketahui bahwa Tanah yang terletak di Desa Sosorgonting daerah Sibodil yang bentuk lokasi berbatasan di :

Selatan

:

Tanah Tauada Purba, Op. Edu Purba, Jamantor Purba, Op. Tongam Purba, Op. Manatap Purba.

Timur

:

Tanah Tauada Purba, Tumpak Marusaha Purba, Paruasan Purba.

Utara

:

Tanah Huta Doloksait, Koster Simamora (A. Mantoni Simamora)

Barat

:

Tanah BETHUEL SIMAMORA.

Adalah Tanah milik Tergugat I.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa sepengetahuan Tergugat II s/d Tergugat XXV tanah yang terletak di Desa Sosorgonting daerah Sibodil (Parladangan Sibodil) Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas seperti tersebut diatas adalah tanah milik Tergugat I, hal mana pula membuktikan bahwa Tergugat II s/d Tergugat XXV adalah untuk menerangkan atau menyatakan atau mengakui tentang apa yang diketahuinya yaitu tanah tersebut adalah benar tanah milik Tergugat I; pernyataan/pengakuan mana bukanlah perbuatan melawan hukum

Mengapa suara, aspirasi dan yang diketahui 23 anggota masyarakat (yang dituakan di desa ini) dan kepala Desa Sosorgonting ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali sebagai bukti menurut Majelis Hakim?

b. MAJELIS HAKIM TELAH MEMUTAR BALIKKAN FAKTA ATAS BUKTI-BUKTI PENGGUGAT VERSUS BUKTI-BUKTI TERGUGAT

1. Surat Pernyataan/Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Warisan Op.Ricardo (Bethuel Simamora) Yang Terletak Di Areal Persawahan Gonting Bulu atau Huta Gonting Bulu tertanggal 4 April 2007 yang ditandatangani wakil keturunan Op. Ricardo yakni Japanal Simamora dan Saksi-saksi Timbul Simamora, Jadiamat Simamora dan Bismar Simamora, dan diketahui kepala Desa Sosorgonting (yang menjadi DASAR UTAMA PUTUSAN ATAS PERKARA INI) bertentangan dengan surat-surat lainnya untuk menerangkan kepemilikan Ny Sontaria Purba atas tanah terperkara (DAN DIABAIKAN MAJELIS HAKIM) antara lain;

· Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 19 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

· Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2006, yang disahkan/ditandatangani oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

· Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sesuai pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 27 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

· Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sesuai pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 28 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

· Surat Keterangan Tanah No. 159/DS/2025/HH/2007 tertanggal 10 Januari 2007, yang dibuat oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

· Surat Pernyataan Penduduk Perkampungan Doloksait yang menyatakan bahwa jalan menuju ke Perkampungan Doloksait diserahkan oleh keluarga Sontaria br. Purba, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sosorgonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,

Bagaimana mungkin, sebanyak 6 (enam) Surat yang LEBIH DAHULU disahkan Kepala Desa Sosorgonting yang sama DIABAIKAN MAJELIS HAKIM sebagai bukti, tetapi justru Surat Pernyataan/Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Warisan Op.Ricardo (Bethuel Simamora) Yang Terletak Di Areal Persawahan Gonting Bulu atau Huta Gonting Bulu tertanggal 4 April 2007 yang ditandatangani wakil keturunan Op. Ricardo yakni Japanal Simamora dan Saksi-saksi Timbul Simamora, Jadiamat Simamora dan Bismar Simamora, dan diketahui kepala Desa Sosorgonting MENJADI BUKTI YANG BERDASAR HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM yang terdiri atas Saur Sitindaon, SH, MH; Derman P. Nababan, SH dan Andri N. Partogi Siahaan, SH YANG SANGAT DAN SANGAT TERHORMAT. Ada apa dengan Majelis Hakim?

2. Sejumlah alat bukti berupa BUKTI-BUKTI PEMBAYARAN IYURAN PEMBANGUNAN DAERAH menjadi alat bukti yang bersadar hukum menurut Majelis Hakim yang sangat terhormat.

3. Surat-Surat Keberatan Japanal atas Pendaftaran Tanah Kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan yang dilakukan Ny Sontaria Purba, oleh Majelis Hakim dianggap menjadi dasar bagi putusannya, sementara Kelengkapan Berkas Pendaftaran Tanah Oleh Ny Sontaria dinyatakan tidak bisa menjadi bukti yang berdasar hukum. Apa ukuran bagi Majelis Hakim yang terhadap ini?

c. DALAM MENETAPKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERPECAH NAMUN KETUA MAJELIS MEMAKSAKAN KEHENDAK

Salah seorang anggota Majelis Hakim yang ditemui 4 (empat) orang anggota keluarga Tergugat seusai pembacaan putusan mengatakan :

· Majelis hakim terpecah dalam menetapkan putusan, dimana karena seorang hakim anggota berbeda pendapat dengan Ketua Majelis. Maka seorang anggota majelis lainnya dipaksakan abstain, sehingga keinginan Ketua Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat tercapai sekalipun bukti-bukti lemah dan saksi-saksinya berbohong.

· Hakim anggota mengaku harus menghormati Ketua Majelis Hakim yang sekaligus dalam posisinya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, walaupun harus mengorbankan kebenaran yang diyakininya. Hakim anggota ini juga menyarankan segera melakukan upaya Banding dimana ia akan membantu, karena menurut keyakinanannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah salah dalam membuat putusan.

· Mengutip bahasa Hakim anggota ini, “Kebenaran sedang tersembunyi untuk sementara bagi keluarga Anda. Yakinlah kebenaran akan muncul”. Ia mengakui kebenaran ada di pihak tergugat, tetapi seorang Saur Sitindaon, SH.MH memanipulasi kebenaran itu. Hakim yang ini yakin, di Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri ini akan dibatalkan.

3. Kejanggalan Proses Penanganan Proses Banding : PENGADILAN NEGERI TARUTUNG SENGAJA MENGULUR-ULUR PENANGANAN PROSES BANDING KE PENGADILAN TINGGI MEDAN

Untuk Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt tertanggal 22 Januari 2008 ini, Penbgadilan Negeri Tarutung telah mengulu-ulur waktu sedemikian lama, sehingga Memori Banding baru bisa diserahkan oleh Pengacara Tergugat (Pembanding) kepada Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Maret 2008 setelah sebelumnya telah menandatangani Akta Banding.

Namun hingga surat ini kami buat (hampir 2 bulan setelah penyerahan Memori Banding) tersebut PN Tarutung tidak menyerahkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding.

Menjadi tanda tanya bersar bagi kami,

· Apakah Penundaan sengaja dilakukan PN Tarutung untuk membuat perkara ini terkatung-katung sehingga kami mengalami tekanan psikologis dan menyerah sesuai rekayasa Terbanding yang berkonspirasi dengan Ketua PN Tarutung yang juga sebagai Ketua Majelis perkara ini di PN Tarutung?.

· Apakah upaya untuk mengulur-ulur waktu bagi proses banding ini masih memenuhi azas kewajaran dan kepatutan?

· Karena disisi lain TANAH TERPERKARA TELAH DIOLAH/DIKUASAI TERBANDING, seolah-olah perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) pada hal kami menyatakan banding, APAKAH INI BAGIAN DARI REKAYASA MAJELIS HAKIM?

Dalam kaitan penyerobotan tanah ini oleh pihak Japanal Simamora dkk, kami telah membuat :

1. Pengaduan di kantor Kepolisian Resort Humbang Hasundutan pada bulan Maret 2006 perihal perusakan batas-batas tanah dan perusakan tanaman-tanaman di atas tahan termaksud dengan pengadu Ny. Sontaria Purba, sebelum ada gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung, namun Polres Humbang Hasundutan tidak menggubris/tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut sampai saat ini.

2. Pengaduan Kedua di kantor Kepolisian Resort Humbang Hasundutan pada Nopember 2007 perihal perusakan batas-batas tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan tanah termaksud pada masa proses hukum ke Pengadilan Negeri Tarutung, dengan Ratman Simamora sebagai pengadu, namun Polres Humbang Hasundutan tidak menggubris/tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut sampai saat ini.

Mengapa Polres Humbang Hasundutan juga Bungkam?

KESIMPULAN

Oleh karena itu, agar kiranya kami masyarakat yang tidak berniat mengambil hak orang lain, yang juga tidak rela haknya diserobot orang lain, tetap dapat menghormati lembaga peradilan, menghormati para penegak hukum, menghormati para praktisi hukum, menghormati pemerintah yang sah, menghormati pemimpin-peminpin, menghormati lembaga negara-negara yang ada, menghormati negara ini sebagai negara hukum,

Kami mohon hak hidup

Kami mohon perlindungan

Kami mohon keadilan

Kami mohon gugatan penggugat yang mencaplok hak orang lain ditolak

Kami mohon gugatan penggugat dengan aktor pencaplok ditolak

Kami mohon pengacara membenarkan yang salah didiskwalifikasi

KAMI MOHON

HAKIM YANG JAHAT,

HAKIM YANG MENGINTIMIDASI SAKSI KARENA TIDAK SUKA,

HAKIM YANG MENGUSIR SAKSI AGAR GUGUP DAN TERBATA,

HAKIM YANG KEADILAN BISA DIBELI DARI PADANYA,

HAKIM YANG MENGANGGAP DIRINYA PENGUSAHA KEADILAN

HAKIM YANG MENGGANGGAP PENGADILAN SEBAGAI PERUSAHAAN

HAKIM YANG TERIMA UANG DARI YANG BERPEKARA ITU BIASA,

HAKIM YANG TIDAK BERNURANI TETAPI MENGAKU BERAGAMA,

HAKIM YANG MERASA PENGADILAN ITU MILIKNYA SENDIRI,

HAKIM YANG MEREKAYASA YANG SALAH MENJADI BENAR,

HAKIM YANG MEMUTARBALIKKAN FAKTA MEMENUHI PESANAN,

HAKIM YANG MEMBELOKKAN YANG MENANG JADI KALAH,

HAKIM YANG BERKOLABORASI DENGAN PEJABAT YANG KORUP,

HAKIM YANG KEBAGIAN PROYEK-PROYEK DARI PEJABAT YANG KORUP,

HAKIM YANG MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR,

DAN KETUA PENGADILAN NEGERI yang sewenang-wenang mengambil alih perkara, yang otoriter dalam memimpin, yang hanya ingin menang sendiri,

Dipecat seara tidak hormat dan dihukum seberat-beratnya.

Oleh karena itu, secara khusus kami mohon kepada;

¨ Lembaga-lembaga peradilan beserta penegak hukum (para hakim, dll) yang akan menangani perkara kami dapat mewujudkan keadilan, membernarkan yang benar, profesional menjunjung tinggi kejujuran, dan takut akan Tuhan.

¨ Ketua Komisi Yudisial dan Jajarannya memeriksa :

(a) Saur Sitindaon, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan

(b) Derman P. Nababan, SH sebagai Hakim Anggota (sebelumnya sebagai Ketua Majelis Hakim sebelum diambil alih Saur Sitindaon, SH, MH), serta

(c) Andri N. Partogi Siahaan, SH sebagai Hakim Anggota

(d) Christo E.N. Sitorus, SH. MH pernah sebagai jadi Hakim anggota (sewaktu Derman P. Nababan, SH sebagai Hakim Ketua sebelum diambil alih Saur Sitindaon, SH)

¨ Ketua Mahkamah Agung dan Jajarannya meninjau kapabilitas dan kapabilitas serta efek domino dari Saur Sitindaon, SH. MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tentang upaya penegakan hukum di Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipertimbangkan diwujudkan keadilan sejati. Bilamana ada kata dan kalimat yang tidak berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian yang diberikan Bapak/Ibu para petinggi di negara ini, kami sebagai masyarakat kecil menyampaikan terma kasih, mudah-mudahan Bapak/Ibu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang maha Esa.

Doloksanggul, 23 April 2008

Hormat Kami,

Putra-Putri Ibu Sontaria Purba (Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 36/Pdt/PN.Trt)

Saut Parulian Simamora

Bernard Simamora

Ratman Simamora

Dormian Simamora

Kepler Simamora

4 Tanggapan to “Surat Terbuka”

  1. Ahmad Junaedi said

    Memang Hakim-hakim itu perlu di “Urip Tri Gunawan”-kan, agar ada efek jera kepada penegak hukum yang menjadi saudagar hukum

  2. Tantan R. said

    Saur Sitindaon selalu punya reputasi jelek sebagai hakim dimana pun bertugas. Ia hakim yang harganya sekitar 50 juta dan mau membenarkan / memenangkan yang salah asal dibayar. Heran, mengapa Mahakamah Agung belum memecatnya. Apa hakim-hakim atasannya atau pengawas hakim di MA mendapat setoran rutin dari Saur Sitindaon, SH, MH ?

  3. Mahkama Agung sudah seharusnya memecat.
    atau Hakim dan Pengawas Hakim di MA setali tiga uang.

  4. vatonie said

    blog yang bagus pak…

    Saya mohon ijin masukkan ke blog roll saya ya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.